Good Governance dalam perjalanan awal demokrasi

Membaca media massa akhir-akhir ini membuat saya sedikit prihatin. Keadilan semakin terombang-ambing di tengah ketidakpastian dan ketidaktegasan dari sang pemangku kekuasaan. Kekuasaan yang seakan-akan telah menjadi bancakan para politisi YANG menjadi wakil rakyat yg terhormat. Pembagian kekuasaan memang menjadi kompromi politik ketika sang pemangku tidak memiliki keberanian dalam memformulasikan kebijakan non-populis-praktis. Kebijakan yang mungkin akan merugikan banyak pihak dalam jangka pendek, tetapi justru mendidik dan berpotensi menyelamatkan bangsa dari budaya ketergantungan atau bahkan budaya busuk layaknya pencuri.

Fenomena Nazaruddin mencuatkan polemik kebusukan politik yang mendera negeri ini. Sebagai seorang tokoh di dalam partai penguasa, sepak terjang bang Nazaruddin akan selalu terexpose. Yang menarik, tidak adanya kepastian proses hukum telah mengubah pola pandang masyarakat terhadap penguasa yang bercokol saat ini. Bahkan sebaliknya, kebingungan akan langkah yg ditempuh para penegak hukum telah menggerogoti kepercayaan itu sendiri. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh permasalahan yang tidak terpecahkan. Kasus cek pelawat yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang dimana Nunun berada, rekening gendut polri, hingga kasus yang sekian lama berlalu...lumpur Lapindo.


Sumber: matanews.com

Berharap dijajah Inggris

"Hah?? Ga salah tuh?" mungkin begitu reaksi pembaca waktu membaca judul blog kali ini. Tapi saya sering kali mendengar sentilan dan celoteh menyesalkan kenapa kita dulu dijajah Belanda (yang nota bene memberi lebih banyak kerugian daripada keuntungan). Mereka, pada umumnya, membandingkan dengan Malaysia dan Singapura (keduanya dulu, dan masih, jajahan Inggris) yang menurut timbangan ekonomi lebih maju daripada Indonesia.

Tapi bener ngga sih bekas negara jajahan satu negara tertentu berbeda pengaruhnya pada kondisi sekarang dibanding jika kita dijajah negara lain? 

Mari kita mulai dengan sedikit pelajaran sejarah.

Mari memilih! Sebuah catatan singkat tentang political economy dan demokrasi.

Awalnya...
Belakangan berita-berita di media massa Indonesia dihebohkan dengan kelakuan anggota DPR yang melakukan "studi banding" di Australia. Heboh ngga cuma karena ngga tau alamat email Komisi mereka sendiri (yang belum tau bisa melirik ke playlist video ini yg diupload rekan-rekan PPIA Victoria http://www.youtube.com/user/ppiavic#grid/user/8ABED40E2D7A5635) tapi juga karena *katanya* tidak mampu menjawab substansi pertanyaan yang diajukan mahasiswa saat audiensi di KJRI Melbourne. Saya sendiri waktu itu diajak ke acara tersebut tapi tidak bisa hadir karena satu dan lain hal :p

Ini videonya :D